Komisi II DPR-Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Ekonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria

Komisi II DPR-Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Ekonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria

1. Pengertian: Komisi II DPR RI adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

2. Ruang Lingkup Tugas:

• Pemerintahan Dalam Negeri
• Otonomi Daerah
• Pemilu
• Aparatur Negara Sipil (ASN)
• Desa dan Kelurahan
• Kearsipan
• Pertanahan dan Tata Ruang

3. Fungsi:

• Legislasi
• Anggaran
• Pengawasan

4. Anggota: Komisi II terdiri dari 57 anggota yang berasal dari berbagai partai politik.

5. Pimpinan: Komisi II dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Sekretaris.

6. Agenda Kerja:

• Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Pimpinan Lembaga terkait lainnya.
• Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait.
• Rapat Konsultasi dengan Pemerintah.
• Kunjungan Kerja ke daerah.

7. Produk Legislatif:

• Undang-Undang
• Rancangan Undang-Undang
• Keputusan DPR

8. Peran dalam Memperkuat Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

• Membahas dan mengawasi kebijakan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
• Memperkuat penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berintegritas.
• Meningkatkan kapasitas aparatur negara sipil (ASN).
• Membangun desa dan kelurahan yang maju dan mandiri.

9. Tantangan:

• Mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Menjaga netralitas ASN dalam politik.
• Mencegah dan memberantas korupsi di daerah.

10. Manfaat bagi Guru SD:

• Memahami kebijakan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang berkaitan dengan pendidikan.
• Meningkatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan pilkada dan demokrasi.
• Mampu mengajarkan nilai-nilai civic education kepada siswa.

Contoh Kegiatan Komisi II:

• Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada.
• Mengawasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.
• Mendukung program pemerintah dalam membangun desa dan kelurahan.

Kesimpulan:

Komisi II DPR RI memiliki peran penting dalam memperkuat pemerintahan dan otonomi daerah. Kita dapat mengikuti perkembangan kegiatan dan produk legislasi Komisi II untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemerintahan, otonomi daerah, dan pilkada.

10 Poin Penting dan Penjelasan tentang Komisi II DPR – Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Menurut JosGandos.com

1. Fungsi Pokok: Komisi II DPR bertugas membahas masalah terkait hukum, hak asasi manusia, pemerintahan dalam negeri, dan pemekaran wilayah.
2. Hukum dan Perundang-undangan: Komisi II DPR memeriksa dan membahas rancangan undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Komisi II DPR memperhatikan dan memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia di dalam negeri.
4. Pemerintahan Daerah: Komisi II DPR turut bertanggung jawab dalam pembahasan terkait pemerintahan daerah, seperti pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah.
5. Pemantauan Kinerja Pemerintah: Komisi II DPR melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang hukum dan pemerintahan.
6. Rapat Dengar Pendapat: Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait untuk mendengar masukan dan aspirasi terkait peraturan dan kebijakan yang dibahas.
7. Penegakan Hukum: Komisi II DPR juga terlibat dalam pembahasan terkait penegakan hukum di dalam negeri, termasuk keadilan dan penegakan aturan.
8. Pemberdayaan Masyarakat: Komisi II DPR turut memperhatikan upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan.
9. Hubungan dengan Institusi Hukum: Komisi II DPR menjalin hubungan dengan institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penegakan hukum.
10. Keadilan dan Kesejahteraan: Komisi II DPR berusaha untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam penerapan hukum dan pemerintahan di dalam negeri.

Dengan memahami peran Komisi II DPR, kita dapat lebih memahami bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di dalam negeri.

Latihan Soal Komisi II DPR

1. Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup tugas Komisi II DPR RI:

a. Pemerintahan Dalam Negeri
b. Agraria dan Tata Ruang
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
d. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
e. Pertanahan dan Reforma Agraria

2. Salah satu fungsi utama Komisi II DPR RI adalah:

a. Melaksanakan program-program pembangunan nasional
b. Mengawasi kinerja pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri
c. Menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
d. Mengelola keuangan negara
e. Mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional

3. Berikut ini yang bukan merupakan contoh agenda kerja Komisi II DPR RI:

a. Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri
b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pakar tata ruang
c. Rapat Konsultasi dengan Pemerintah
d. Kunjungan Kerja ke daerah
e. Rapat Paripurna DPR RI

4. Salah satu produk legislasi yang dihasilkan oleh Komisi II DPR RI adalah:

a. Undang-Undang tentang Kehutanan
b. Undang-Undang tentang Pertanian
c. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara
d. Undang-Undang tentang Penyiaran
e. Undang-Undang tentang Desa

5. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat bagi guru SD dalam memahami tugas dan fungsi Komisi II DPR RI:

a. Meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri
b. Meningkatkan pemahaman tentang tata ruang wilayah
c. Mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa
d. Mampu menjelaskan materi pelajaran tentang energi terbarukan
e. Mampu mengajari siswa tentang cara bercocok tanam

Kunci Jawaban

Soal Komisi II DPR